Mencari kesetaraan dalam masyarakat yang hilang..

Saya bukan ahli ekonomi. Tapi saya tertarik dengan pendapat yang mengatakan bahwa banyak hal dipengaruhi oleh ekonomi, seperti pendidikan, kemakmuran, norma dalam masyarakat, maupun kemiskinan. Khususnya dalam konteks kehidupan masyarakat di Indonesia, lebih kurang saya setuju bahwa kondisi dan fenomena yang terjadi di Indonesia dipengaruhi oleh ekonomi, dalam hal ini adalah kemampuan ekonomi masyakarat. Dan hal ini diperkuat dengan adanya perbedaan (kemampuan) ekonomi dalam masyarakat yang semakin melebar. Sampai kemudian saya membaca sebuah tulisan hasil wawancara Asahi News Digital dengan ekonom Perancis Thomas Piketty, penulis buku berjudul “Capital in the Twenty-First Century“. Piketty mengatakan bahwa sejarah ketidaksetaraan yang ada bukan semata-mata hasil dari sejarah ekonomi namun juga sejarah politik.

(インタビュー2015)失われた平等を求めて 経済学者、トム・ピケティさん 〜 朝日新聞 DIGITAL 2015/01/01

Kebebasan dan kesetaraan, adalah prinsip dasar yang ada dalam demokrasi. Di satu sisi kebebasan turut berkembang dalam era globalisasi, namun di sisi yang lain kesetaraan seakan-akan semakin tertutup dalam bayang-bayang. Sementara itu, perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin dan keretakan dalam masyarakat menjadi semakin lebar. Dalam kondisi seperi itu lahirlah buku ini, “Capital in the Twenty-First Century”, yang ditulis pertama kali oleh Thomas Piketty pada akhir tahun 2013 dalam Bahasa Perancis kemudian diterbitkan dalam Bahasa Inggris pada Maret 2014 dan secara diam-diam menjadi best-seller walaupun banyak menerima kritikan. Dalam buku ini, Piketty menggambarkan struktur “ketidaksetaraan” (inequality atau inègalitè dalam Bahasa Perancis) secara jelas, namun dengan tegas pula Piketty mengatakan, “Saya tidak pesimis.” (dengan keadaan itu).

Dalam wawancara tersebut Piketty mengatakan, “Sejarah ketidaksetaraan selalu beriringan dengan sejarah politik. Terutama pada masyarakat berkembang berbasis demokrasi, perlu adanya justifikasi terhadap ketidaksetaraan. Dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia 1789 Pasal 1 disebutkan, ‘Manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka dan memiliki hak yang sama. Perbedaan dalam masyarakat hanya boleh ada atas keuntungan bersama‘. Jelas di situ bahwa ketidaksetaraan hanya bisa diterima jika itu karena dan untuk keuntungan bersama.”. Namun di sini tidak dijelaskan yang dimaksud dengan keuntungan bersama itu seperti apa. Piketty melanjutkan, “Orang kaya berkata, ‘(Kebijakan) ini baik juga untuk orang miskin. Mengapa? Karena ini akan membuat semua menjadi berkembang.‘. Dalam masyarakat berkembang manapun berpendapat bahwa ketidaksetaraan selayaknya dibatasi hanya karena dan untuk keuntungan bersama. Namun, kadang-kadang, para èlite dan pemimpin membuat kebijakan yang bersifat menipu. Oleh karena itu dalam buku ini, saya menyinggung juga tentang bagaimana masyarakat memandang ketidaksetaraan sambil menunjukkan perdebatan politik dan karya seni. Pada akhirnya, apa yang saya tulis dalam buku ini, bukan tentang ketidaksetaraan dalam sejarah ekonomi tapi dalam sejarah politik. Ada atau tidaknya, atau makin tinggi atau makin rendahnya tingkat ketidaksetaraan bukan semata-mata dipengaruhi pengambilan keputusan berdasarkan ekonomi saja, namun juga dipengaruhi kebijakan politik.”. Lalu, dengan makin tingginya tingkat ketidaksetaraan sekarang ini, apakah itu berarti kemampuan politik untuk mengontrol melemah?

Rendah atau tingginya tingkat ketidaksetaraan tidak hanya dipengaruhi keputusan berdasarkan ekonomi saja, namun juga dipengaruhi kebijakan politik – Thomas Piketty

Piketty kemudian melanjutkan, “Di negara-negara maju, untuk menekan tingkat ketidaksetaraan dan menjamin kesetaraan dalam masyarakat, mereka menerapkan sistem perpajakan yang ketat. Sistem ini berfungsi dan ada efeknya – walaupun rapuh (terdapat celah) lebih dari yang kita bayangkan.”. Dalam buku ini Piketty menyarankan sistem perpajakan progresif dan sistem negara yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Piketty mengatakan, “Negara yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh artinya, tidak hanya uang pensiun, jaminan kesehatan, atau kompensasi PHK saja yang diatur oleh negara, namun juga secara aktif beperan dalam pengembangan pendidikan. Investasi (negara) terhadap pengembangan pendidikan akan mendorong konvergensi antar lapisan dalam masyarakat yang membuat menurunnya tingkat ketidaksetaraan dalam masyarakat.”.

Sebetulnya masih banyak yang ditulis dalam hasil wawancara itu. Yang bisa Bahasa Jepang, silakan dibaca kelanjutannya di sini: [link]. Dan terlepas dari kritik terhadap isi buku ini – saya kurang paham teori ekonominya –, saya di sini akan coba mengambil intisari dan hikmahnya saja.

Apa yang disampaikan oleh Piketty tentang prinsip dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan kelemahannya sebetulnya ada juga di Indonesia. Dalam UUD 1945 Perubahan dijelaskan juga tentang hak asasi manusia. Dalam Pasal 28A s.d. 28I dijelaskan tentang hak setiap warga negara, namun dalam Pasal 28J Ayat (2) disebutkan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”. Ini mirip dengan Pasal 1 Deklarasi Hak Asasi Manusia, di mana, secara implisit, hak dan kebebasan seseorang bisa dibatasi atas dasar hak dan kebebasan orang lain, dan itu tidak dijelaskan secara eksplisit. Di sinilah peran penyelenggara negara dalam mengontrol hal tersebut, yang menurut Piketty, secara tidak langsung akan mempengaruhi naik turunnya tingkat ketidaksetaraan.

Hal kedua yang saya ambil dari apa yang disampaikan oleh Piketty adalah tentang sistem perpajakan, di mana Piketty menyarankan diterapkannya sistem perpajakan progresif. Secara implisit Piketty menyampaikan bahwa dengan diterapkannya sistem perpajakan progresif, maka perbedaan antara si kaya dengan si miskin akan menjadi berkurang atau tidak menjadi besar. Hal ini bisa dilihat pada struktur masyarakat Jepang, di mana perbedaan antara orang kaya dan miskin tidak besar. Jepang telah menerapkan sistem perpajakan progresif ini sejak awal, dan negara jugalah yang mengatur sistem penjaminan kesejahteraan lainnya seperti uang pensiun, jaminan kesehatan, kompensasi PHK, serta pendidikan. Pajak tidak hanya berfungsi untuk menambah pendapatan fiskal, namun juga berfungsi untuk mengontrol ketidaksetaraan, yaitu dengan menerapkan pajak progresif. Dirjen Pajak Indonesia, dalam proyek PINTAR (Project for Indonesian Tax Administration Reform) yang dimulai tahun 2009, sudah berjalan ke arah yang benar, walaupun mungkin tujuannya masih semata-mata untuk menambah pendapatan fiskal. Dan Tahun 2014 yang lalu, Indonesia juga sudah menerapkan sistem jaminan kesehatan nasional melalui BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Mudah-mudahan ke depan, kebijakan-kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak akan terus dikembangkan.

Terakhir, siapa pun pemimpin negara saat ini, saya berharap dan berdoa, agar mereka betul-betul menjalankan amanah UUD 1945. Dan bagi para calon pemimpin di masa depan, saya berharap agar mereka selalu belajar dari sejarah dan memiliki wawasan yang luas.

Advertisements